Setiap manusia pasti memerankan suatu kepemimpinan dalam hidupnya. Hadits Rasulullah mengatakan “Setiap anda adalah pengasuh dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Pemimpin adalah pengasuh dan bertanggungjawab terhadap rakyat. Laki-laki adalah pengasuh dikeluarganya dan bertanggungjawab terhadap asuhannya. Wanita adalah pengasuh di rumah suaminya dan bertanggungjawab pada asuhannya, pembantu adalah pengasuh harta majikannya dan bertanggungjawab pada asuhannya”. (H.R. Imam Bukhari & Muslim)
Hadits di atas menggambarkan bahwa manusia yang berperan sebagai apapun di dunia ini, tetap dikatakan sebagai pemimpin. Manusia bertanggungjawab terhadap apapun yang dipimpinnya. Mulai dari hal-hal yang besar, sampai hal yang terkecil. Kesadaran semacam ini yang sangat diperlukan demi tercapainya tujuan bangsa. Yang disebut seorang pemimpin bukan hanya seorang Kepala Negara, Gubernur, Bupati, atau Walikota saja, namun setiap orang yang bersedia disebut manusia, sejatinya adalah seorang pemimpin. Pemimpin dalam bidang dan wilayahnya masing-masing.
Dijelaskan dalam Panduan LK-I Bakornas LPL PB HMI mengenai Manajemen, Organisasi, dan Kepemimpinan, bahwa akhlak seorang muslim adalah tidak mengejar kepemimpinan untuk dirinya. Tidak merebut kepemimpinan dari orang yang layak memiliki kepemimpinan itu. Apabila diberi tanggungjawab kepemimpinan, sementara dia lemah dan tidak sanggup memikul, hendaknya dia menolak tanggungjawab itu, kecuali apabila dia yang harus benar-benar memegangnya, maka dia wajib melaksanakannya.
Betapa mulianya islam mengajarkan kepemimpinan, seolah benar-benar memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Bagai mencari jarum ditumpukan jerami, hal tersebut rasanya yang sesuai dengan kondisi bangsa saat ini. Hampir mustahil muncul seseorang dengan karakter kepemimpinan seperti hal di atas. Kepentingan pribadi bahkan muncul jauh lebih besar dari pada kepentingan bersama.
Dalam segi teori pembagian pilar kekuasaan, Montesquieu membaginya menjadi 3, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Orang-orang yang masuk ke dalam ketiganya ini juga merupakan pemimpin. Pemimpin yang idealnya bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, yakni rakyat. Semakin besar wilayah kepemimpinan, semakin besar pula tanggung jawab kepemimpinannya. Rakyat hanya berada pada bingkai luar ketiga pilar kekuasaan ini, layaknya hamba yang menggantungkan diri pada tuannya, yang senantiasa harus percaya bahwa yang dilakukan tuannya adalah untuk kebaikan dirinya. Fakta yang terjadi malah kepercayaan rakyat pada perwakilan-perwakilan mereka dalam lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif hampir lenyap. Jika dievaluasi, hal ini juga tidak bisa sepenuhnya salah rakyat disaat yang menduduki tempat di ketiga lembaga tersebut tidak memainkan peranannya sebagai seorang pemimpin yang baik.
Keraguan terhadap pemimpinnya tersebut memunculkan lembaga-lembaga maupun organisasi independen dari masyarakat yang bukan berada sebagai bingkai dari tiga pilar kekuasaan tadi, namun berada dalam irisan ketiga pilar tersebut. Fungsi dari organisasi maupun lembaga yang disebut Civil Society Organisation ini adalah sebagai lembaga independen yang mencoba menegaskan kembali aturan main dalam hierarki kekuasaan, sehingga seorang pemimpin dapat faham dan menjalankan tugasnya dengan baik. CSO ini juga bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi tugasnya.
HMI dalam hal ini sebagai salah satu organisasi independen dan masuk dalam kriteria CSO, seyogyanya mengambil fungsi dan perannya yang sesungguhnya sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan. HMI senantiasa memperjuangkan perkaderan untuk membentuk kader bangsa yang muslim, intelektual, dan profesional dimana outputnya adalah untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. HMI beserta elemen CSO yang lain, bersama-sama menciptakan pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik.
Pada era liberalisasi ini, negara dan pemerintah tidak dapat mencampuri aktifitas ekonomi warganya, kecuali hanya menyediakan aturan main dan menetapkan pajak untuk membiayai proses perekonomian tersebut. Masyarakat di era ini termakan dengan arus liberalisasi, yang terlihat dengan semakin maraknya privatisasi industri dan pasar bebas. Pasar bebas mekanismenya diserahkan sepenuhnya pada pelaku ekonomi. Pemerintah tidak boleh ikut campur dengan hal tersebut, baik dalam skala nasional, maupun internasional. Hal ini mengarah pada sistem ekonomi kapitalis, yakni yang memiliki kapital besar, dialah yang akan merajai pasar bebas. Kapital tersebut bisa berupa modal finansial yang kuat, jalur informasi yang cepat, jaringan bisnis yang luas, serta SDM yang tinggi. Hanya mereka yang memiliki kapital besar tersebut yang dapat menikmati manfaat sebenarnya dari pasar bebas.
Pemerintah seolah diarahkan untuk melepaskan penguasaan aset-aset negara pada swasta dengan adanya ekonomi liberal ini. Di saat swasta telah memiliki aset tersebut, pada akhirnya swasta-swasta luar negeri juga ikut andil dalam setiap penguasaan aset-aset di negeri kita memalui bursa saham. Dengan begitu kaum kapitalis dapat “merampok” kekayaan di negeri orang dengan cara yang lebih licin. Sungguh dibutuhkan seorang pemimpin yang memang berkualitas dalam menyikapi kondisi yang seperti ini. Kondisi kepemimpinan dimanapun wilayah cakupannya pada dasarnya sama. Dalam hal ini, Pasuruan yang sering disebut sebagai “kota santri” di jawa timur sudah selayaknya memahami dengan benar bagaimana konsep kepemimpinan ideal dalam islam. Pasuruan yang wilayahnya kaya akan sumber daya alam terlihat dari banyaknya industi besar yang berdiri di bumi Pasuruan, antara lain: AQUA, NESTLE, SAMPOERNA, bahkan terdapat kawasan industri PIER. Selain industri tersebut, masih banyak lagi industri-industri besar lainnya. Kekayaan bumi Pasuruan semakin lengkap dengan keasrian wilayahnya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat wisata di daerah ini. Mulai dari gunung, air terjun, kebun, danau, bahkan sampai lautpun tersedia sebagai tempat yang indah untuk menghilangkan penat keseharian. Roda perekonomian warga cukup terangkat dengan hal semacam ini.
Pemimpin Pasuruan yang notabenenya adalah wilayah yang kaya, dituntut untuk mampu memberdayakan segala potensi yang ada tersebut. Dengan kewenangan otonomi daerahnya, Pemerintah Pasuruan mendapat suntikan anggaran yang cukup besar dalam menyejahterakan rakyatnya. Sungguh merupakan hal yang sedikit lebih ringan bila dibanding kawasan yang wilayahnya tidak sesubur Pasuruan. Namun hal ini bisa menjadi bumerang bagi Pasuruan sendiri. Ketersediaanya segala potensi yang bisa diberdayakan menjadi bidikan empuk bagi orang yang menginginkan kekuasaan tanpa mental seorang pemimpin yang baik. Mental mengeksplorasi bumi Pasuruan tanpa diimbangi tanggungjawab mengembangkan sektor-sektor yang lain. Pada akhirnya kekayaan yang ada hanyalah sia-sia. Hanya bisa dinikmati oleh kaum kapitalis besar, bahkan banyak orang luar Indonesia yang mendapat keuntungan. Implikasinya, masih terdapat banyak rakyat Pasuruan yang kesejahteraannya di bawah rata-rata.
Berdasarkan hal di atas, kami yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pasuruan berinisiatif untuk bersama-sama memahami karakter dan potensi Pasuruan, dengan terus mencetak kader-kader muslim, intelektual, dan profesional sebagai calon pemimpin ke depan melalui seminar yang bertemakan “Formulasi Kepemimpinan dalam Membentuk Karakter Pasuruan yang Lebih Baik”. SEGERA…. DONT MISS IT
arfiikip08 